Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik illegal mining yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Hal itu disampaikan saat menyaksikan langsung penyitaan dan perampasan aset hasil tambang ilegal di Bangka, Senin (6/10).
Prabowo menjelaskan, aparat penegak hukum telah menyita enam smelter dari perusahaan swasta yang terbukti melakukan penambangan timah tanpa izin di kawasan PT Timah. Dari hasil penyitaan, ditemukan tumpukan tanah jarang dan ingot timah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp6–7 triliun.
“Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Monasit misalnya, 1 ton saja bisa mencapai 200.000 dolar AS. Total yang ditemukan mendekati 40.000 ton. Potensi kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai sekitar Rp300 triliun,” ujar Prabowo.
Ia menyampaikan apresiasi kepada aparat gabungan dari Kejaksaan, TNI, Bea Cukai, dan Bakamla yang telah bergerak cepat sehingga aset negara dapat diselamatkan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik penambangan ilegal maupun penyelundupan sumber daya alam.
“Ini bukti pemerintah serius. Kita bertekad membasmi penyelundupan, illegal mining, semua pelanggaran hukum akan kita tindak, siapa pun orangnya. Ratusan triliun ini harus kita selamatkan untuk rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga menyinggung bahwa kekayaan alam Indonesia sejak ratusan tahun lalu kerap menjadi incaran kekuatan asing. Hingga kini, praktik pencurian dan penyelundupan kekayaan alam masih terjadi. Karena itu, ia berharap pengelolaan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat dan mendukung pembangunan nasional.
“Kekayaan alam kita sangat besar. Namun selama berabad-abad, Nusantara selalu diganggu dan dijarah. Inilah modal penting untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Pengelolaan yang baik akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Di kesempatan berbeda, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Menteri Keuangan serta Badan Gizi Nasional memastikan serapan anggaran berjalan baik. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran MBG meningkat tiga kali lipat dari Agustus ke September setelah adanya perbaikan mekanisme pencairan.
Badan Gizi Nasional juga menerapkan pengawasan ketat terhadap lebih dari 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi pasca kasus keracunan massal. Jawa Barat tercatat menjadi provinsi penerima anggaran MBG terbesar dengan alokasi Rp50 triliun pada 2026.
Pemerintah berharap, selain memberantas praktik ilegal di sektor sumber daya alam, program-program sosial seperti MBG dapat berjalan efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber : IDX Channel http://youtube.com/watch?v=6aq-Q8qxgXQ
